Pencalonan Timur Pradopo Dinilai Sangat Dipaksakan


JAKARTA (Berita SuaraMedia) – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, Golkar tidak menafikan kemungkinan pemungutan suara atau voting dalam penetapan dan persetujuan calon Kapolri Komjen Timur Pradopo.

“Hal yang dilupakan saat ini soal jati diri bangsa, yakni kemauan gotong royong dan musyawarah. Meskipun bila tidak tercapai kesepakatan Golkar tak menafikan voting,” kata Aburizal Bakrie pada “Forum Konsultasi Kader PG di Eksekutif dengan DPP” di Jakarta,Sabtu.

Forum konsultasi diikuti 11 gubernur, sembilan wakil gubernur, 155 bupati, 105 wakil bupati 105 serta 273 orang DPP 273 dan 108 anggota Fraksi Partai Golkar.

Aburizal mengatakan, Golkar akan membebaskan kadernya di Komisi III DPR untuk menanyakan berbagai hal yang perlu dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti.
Dia sendiri menganggap calon Kapolri yang diajukan Presiden Yudhoyono memiliki kemampuan.
Beberapa pengamat menyoroti mekanisme pencalonan Komjen Timur Pradopo yang dinilai sangat dipaksakan, khususnya menyangkut syarat kepangkatan di mana begitu cepatnya Timur naik pangkat dari bintang dua ke bintang tiga dan kemudian dipromosikan calon Kapolri atau bintang empat.

Komisi III akan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk menentukan persetujuannya.
Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri akan pensiun pada 10 Oktober 2010 sehingga posisi Kapolri harus segera diganti.  Sebelumnya, istri mendiang Munir, Suciwati, pesimistis penuntasan kasus pembunuhan terhadap suaminya berhasil jika Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dipimpin Komisaris Jenderal Timur Pradopo.
“Saya tidak optimistis untuk itu” ujar Suciwati di kantor Komisi orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras), Jakarta.

Suciwati beralasan bahwa calon tunggal Komjen Timur Pradopo bukanlah polisi yang menghormati hak asasi manusia (HAM), bahkan dalam catatan perjalanan karirnya, ia termasuk dalam polisi yang diduga menjadi salah satu yang harus bertanggung jawab dalam kasus kerusuhan 1998.

“Rekam jejak itu sangat penting. Jika banyak pihak yang mengatakan bahwa Timur tidak terbukti bersalah (dalam kerusuhan Mei 98), itu karena memang pengadilannya tidak pernah ada,” ujar Suciwati.

Dengan alasan itu, Suciwati sangat menyayangkan atas pengajuan sosok Timur Pradopo tersebut sebagai calon Kapolri baru.

Ia menyatakan masa depan kasus Munir selain bergantung pada kejaksaan agung, juga bergantung pada langkah kepolisian.

“Khususnya, penyidikan ulang atas keterlibatan Muchdi PR, mencari novum dan melakukan penyidikan terhadap aktor intelektual lain yang telah disebutkan di persidangan sebelumnya (sidang Pollycarpus dan Muchdi PR),” katanya.

Oleh karenanya, Suciwati meminta kepada Presiden agar menjadikan penyelesaian kasus Munir sebagai indikator keberhasilan Kapolri maupun Kejaksaan yang akan dipilih nanti.

“Selain itu, saya juga meminta DPR untuk menjadikan kasus Munir sebagai ukuran keberhasilan Kapolri maupun Kejaksaan dengan cara menanyakan bagaimana skenario penyelesaian kasus Munir ke depan, khususnya pasca Muchdi PR bebas, terutama soal PK,” ujar Suciwati.

Munir adalah pendiri Kontras meninggal dunia di atas pesawat Garuda dengan nomor GA-974 pada 7 September 2004, lalu. Saat itu, pria kurus berkumis tebal itu tengah menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pasca-sarjana.

Setelah diotopsi di Belanda, jenazah Munir langsung dibawa pulang ke Indonesia untuk dimakamkan di kota kelahirannya, Batu, Malang, Jawa Timur pada 12 September 2004. Dan sampai kini, belum diketahu siapa dalang di balik pembunuhan lewat racun arsenic itu.

 

 

Artikel Terkait

Koran Tempo, 6 oktober 2010

Timur Pradopo Dibayangi Tragedi Trisakti

JAKARTA – Pencalonan Komisaris Jenderal Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian RI menuai kritik. Ia dinilai terkait dengan tragedi Trisakti pada 1998. Kala itu, Timur adalah Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat.

Menurut Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, pada 2002 Timur Pradopo menolak diperiksa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam kaitan dengan soal itu. “Dia tak kooperatif untuk penegakan HAM,” katanya kemarin. Padahal Timur diyakini tahu banyak ihwal pertanggungjawaban dalam struktur komando, meski penanggung jawab keamanan dalam Sidang Utama MPR kala itu adalah ABRI.

Itu sebabnya, ia mendesak Komnas HAM meminta klarifikasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pencalonan Timur. “Apakah pencalonan itu akan kontraproduktif terhadap kerja Komnas HAM?”

Anggota Komnas HAM, Saharuddin Darning, juga menyesalkan pencalonan Timur. “Calon Kapolri mestinya bersih dari pelanggaran HAM, dan kaya pengalaman,” katanya. Ia menilai, dari sisi hukum, pencalonan Timur bermasalah karena tak melalui pertimbangan Komisi Kepolisian Nasional sebagaima-. na diatur dalam Pasal 38 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Namun Mabes Polri menampik keterlibatan Timur dalam tragedi Trisakti. “Orang saja punya catatan itu. Kami tak ada catatan soal beliau,” ujar juru bicara Polri, Brigadir Jenderal Iskandar Hasan.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane dan anggota Komisi Kepolisian Nasional, Novel Ali, menilai Timur gagal menangani kasus Trisakti, pelemparan bom molotov di kantor Tempo, serta kasus Ampera. Novel menilai Timur takut kepada preman. Neta pun meminta DPR menolak pencalonan Timur. Tapi, “SBY kan teman Timur di Bosnia,” ujarnya.

Kriminolog dari Universitas Padjadjaran, Yesmil Anwar, menilai, selama di Jawa Barat, Timur tak menonjol karena berfokus pada masalah internal. “Beliau safety player,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: